Pasca pencabutan peraturan PPKM, Pemerintah Indonesia telah menggelar karpet merah bagi turis asing untuk masuk di Indonesia.
Sandiaga Uno mengimbau wisatawan mancanegara untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan norma yang ada selama berlibur di Indonesia.
Pernyataan ini dibuat sebagai jawaban atas keprihatinan masyarakat Bali terhadap perbuatan buruk wisatawan mancanegara. Sandiaga juga menjabarkan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan bagi para pelancong. Misalnya tentang bagaimana merawat dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat, termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
“Kami akan menindak tegas jika mereka melanggar hukum. Tentunya kami juga akan memastikan wisatawan dapat melakukan aktivitas wisata dengan aman, nyaman, dan bahagia,” ujar Sandiaga dalam acara Weekly Brief With Sandi Uno, Senin, 6 Maret 2020.
“Ada turis yang menggunakan bom asap untuk foto di lokasi wisata. Itu sangat mengecewakan. Dan menurut kami pelatihannya perlu ditingkatkan,” kata Sandiaga.
Menteri juga mengingatkan para pelaku usaha di Bali yang memiliki usaha persewaan sepeda motor untuk mengingatkan turis agar menaati peraturan lalu lintas, termasuk tidak mengganti plat nomor sepeda motor sewaan, seperti yang dilakukan beberapa wisatawan di Bali.
Menurutnya pelaku usaha yang tidak patuh atau tidak meyakinkan konsumennya untuk mengikuti hukum harus menghadapi sanksi sosial.
Sandiaga juga mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Bali melalui Bali Tourism Board. “Kami akan menyiapkan SK satgas terkait penanganan situasi pariwisata di Bali terkait dengan kegiatan pariwisata. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas wisata, karena wisatawan yang berkualitas juga akan sangat memperhatikan perilaku wisatawan yang melanggar hukum,” pungkas Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, perbuatan buruk wisatawan dapat berdampak pada kualitas pariwisata, karena wisatawan lain yang berkualitas juga akan sangat terganggu dengan perilaku wisatawan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum.
Jika upaya ini tidak diindahkan, pihaknya akan memulangkan wisatawan yang kerap melanggar hukum Indonesia dengan melaporkannya ke kedutaan negara yang bersangkutan dan menempuh jalur deportasi sebagai langkah tegas.